Judulnya
Berharga
Dewan Perwakilan Rakyat kepanjangan
dari DPR yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam tatanan
pemerintahan Republik Indonesia juga sebagai lembaga perwakilan rakyat yang
didalamnya terdiri dari anggota partai politik terpilih peserta pemilihan umum.
Perjalanan terbentuknya DPR sesuai dengan sumber Wikipedia.org terjadi 8 masa
yaitu dengan dibentuknya KNIP pada masa awal kemerdekaan sampai yang terakhir
pada masa Reformasi yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Banyaknya perubahan
ini diakibatkan masalah, tantangan serta rintangan yang dihadapi pada setiap
masanya untuk dapat menciptakan DPR yang sesuai dengan visi misi serta asas
negara. Tujuan dari penulisan essai ini selain dari memenuhi syarat peserta,
juga memberikan penjelasan dan penerangan akan banyaknya harapan rakyat
Indonesia yang mereka percayakan kepada anggota DPR. Setelah essai ini selesai
dan dibaca, semoga harapan yang rakyat impikan dapat terwujud satu persatu.
Untuk dapat mencapai tujuan itu,
maka perlu dilakukan pembatasan asumsi agar setiap asumsi yang dikembangkan
mendapat solusi yang efektif dan tepat. Dengan tema “Yang Saya Lakukan Andai
Menjadi Anggota DPR” maka secara garis besar, penulis akan melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan solusi dari setiap point masalah
yang penulis kembangkan. Dengan meninjau perkembangan politik di Indonesia
disertai pendapat koresponden yang merupakan mahasiswa dan masyarakat umum maka
ada empat point permasalahan. keempat point yang akan penulis kembangkan untuk
mendapatkan solusi yang tepat ini, diantaranya : kurangnya transparansi anggota
DPR dan pemerintahan, Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, kurangnya hasil
kerja DPR yang dapat dirasakan rakyat Indonesia dan terakhir malas dalam bekerja.
Di
point yang pertama, menurut Poerwodarminto dalam KBBI menjelaskan tentang
pemerintah yang tidak transparan. Menurutnya, pemerintahan dapat berarti
proses, maka pemerintah yang tidak transparan adalah suatu pemerintahan yang
dalam menjalankan kebijakan, program dan sistemnya sulit untuk dapat diakses
informasi aktualnya oleh masyarakat. Menurut penulis, pemerintah yang tidak
transparan bisa berakibat menjadi pemerintah yang otoriter, korup dan diktator
karena kebijakannya hanya dia yang tahu sehingga rakyat kurang bisa mengawasi. Sesuai
sumber cnnindonesia.com, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)
meragukan transparansi anggota DPR terkait dana aspirasi. Maka dapat diprediksi
penggunaan dana aspirasi akan tertutup seperti tradisi anggota dewan selama
ini. Buktinya publik tidak pernah melihat secara kelembagaan pertanggungjawaban
setiap anggota dalam pengelolaan dana reses, apalagi dana kunjungan luar
negeri. Karena tata kelola keuangan yang belum menjamin, maka anggota DPR dan
secara kelembagaan tidak akan siap mengelola dana aspirasi yang besar yaitu
wakil rakyat mendapat tunjangan kepentingan masyarakat sebesar Rp. 40,14 juta/
bulan.
Sikap
penulis dalam hal ini mengira kalau dana aspirasi rawan akan terjadi
penyalahgunaan karena DPR dan pemerintah masih belum transparan dalam
melaksanakan tugasnya. Andai penulis menjadi anggota DPR, penulis akan berusaha
mewujudkan DPR dan pemerintahan yang transparan agar para anggota DPR dapat
diawasi oleh rakyatnya. Teknisnya sering aktif di media sosial kalau perlu
membuat akun resmi DPR di media sosial agar setiap kegiatan anggota DPR dapat
terlihat oleh rakyatnya sekaligus bisa menjadi sarana mengsosialisasikan suatu
program dari DPR. Dengan adanya internet dan media sosial, bisa kita manfaatkan
untuk berkomunikasi dan bersosialisasi menggali aspirasi. Selain itu, DPR
mengadakan kegiatan kunjungan wisata parlemen yang pesertanya dari masyarakat
dan DPR tetap melaksanakan kegiatan sidang seperti biasa hanya saja dikunjungi
oleh masyarakat, agar masyarakat juga dapat melihat kinerja orang yang
dipercayanya menduduki kursi parlemen.
Dalam
penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dari anggota DPR dapat kita tinjau
sesuai sumber Kompasiana.com. Bahwa anggota DPR turut menentukan pos anggaran
di APBN. Contohnya pada kasus Korupsi Al-Qur’an. DPR bahkan melipatgandakan
anggaran yang disetujui, karena Zulkarnaen Djabar berkepentingan untuk
mendapatkan proyek yang lebih besar karena pelaksana proyek adalah anak
kandungnya. Hal ini membuat birokrasi kelabakan karena program seperti ini
adalah program titipan yang sudah jelas arah dan maksudnya. Andai penulis
menjadi anggota DPR, penulis akan menjaga wewenang ini dari praktek kotor
penyalahgunaan wewenang. Caranya dengan mengoptimalkan pengawasan dari semua
pihak baik dari Badan Kehormatan, antar anggota DPR dan diri pribadi sendiri
dengan membuat komitmen bekerja untuk mencari pahala. Dan jika penulis menjadi
ketua DPR, maka perlu dibuat aturan ketat dan tegas agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugasnya. Badan Kehormatan pun turut
aktif dalam pelaksanaannya.
Kemudian
hasil kerja DPR yang kurang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Dampaknya
banyak terjadi demo yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atas ketidakpuasan
mereka terhadap kinerja para anggota DPR. Seperti pada penjelasan pertama dari
sumber cnnindonesia.com bahwa publik tidak pernah melihat secara kelembagaan pertanggungjawaban
setiap anggota dalam pengelolaan dana reses, apalagi dana kunjungan luar negeri.
Reses adalah kegiatan setahun empat kali anggota DPR untuk turun langsung
mencari aspirasi ke masyarakat. Pertanyaannya apakah reses itu dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat? Jawabannya belum, terlebih kegiatannya hanya
dilakukan di satu titik tertentu dan perubahan dari aspirasi yang diserap tidak
berlangsung cepat. Yang lebih prihatinnya lagi cukup banyak anggota DPR yang
tidak melaksanakan kewajiban ini. Andai penulis menjadi anggota DPR, solusinya
DPR harus transparan agar masyarakat mengetahui rangkaian program yang akan
dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ataupun jauh serta mensosialisasikannya.
Anggota DPR pun berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan maksimal apalagi
jika anggota DPR dapat bekerja dengan sederhana dan tidak boros terhadap uang
rakyat, seperti tidak banyak study banding yang kurang manfaatnya bagi rakyat,
menggunakan fasilitas dan produk dalam negeri serta yang paling penting mengoptimalkan
uang rakyat. Memilih hal yang lebih penting untuk dipilih. Rakyat Indonesia
lebih banyak melihat anggota DPR yang royal dalam bekerja meski mungkin ada
anggota DPR yang bekerja dengan baik dan sederhana.
Yang
terakhir malas bekerja yang dilihat dari kehadiran anggota DPR. Menurut sumber
republika.co.id pada tahun 2011 – 2013 masih banyak anggota DPR dengan
kehadiran kurang dari 50 % meski dengan alasan izin dan sakit. Di partai
Demokrat yang paling rendah persentase kehadirannya yaitu pak As’ad Syam di
masa sidang III, 2011 – 2012 (9 Januari – 12 April 2012) yaitu hanya 10%.
Kemudian partai Golkar persentase kehadirannya yang paling rendah yaitu Pak
Zulkarnaen Djabar dan Pak Chairuman Harahap yaitu 0% atau tidak pernah hadir
sama sekali. Pak Zulkarnaen Djabar di masa sidang I, 2012 – 2013 (16 Agustus –
25 Oktober 2012) dan Pak Chairuman Harahap di masa sidang II, 2012 – 2013 (19
November – 14 Desember 2012). Masih banyak anggota DPR yang kehadirannya rendah
dari partai lain seperti PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP,
Gerindra dan Hanura bahkan kehadirannya 0% . Itu baru dilihat yang paling
rendah di tiap fraksi apalagi jika ditinjau secara keseluruhan yang persentase
kehadirannya kurang dari 50%, rasanya prihatin melihat anggota DPR yang diberi
mandat, jabatan dan kepercayaan oleh rakyat, ternyata dalam hal kehadirannya
saja masih banyak yang mengecewakan. Andai penulis menjadi anggota DPR, maka
penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk disiplin dalam bekerja, amanah
dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dengan apapun hasilnya, yang
pasti diiringi dengan kejujuran.
Dari
sekian banyak yang telah penulis jelaskan, maka kesimpulan yang dapat kita
ambil yaitu yang pertama, penulis akan terus berusaha untuk mewujudkan DPR dan
pemerintahan yang transparan ke semua pihak karena transparansi bisa jadi satu
point utama yang sangat penting agar para anggota DPR dapat saling mengawasi
bukan bertransaksi untuk kepentingan sendiri. Kedua, penulis akan berusaha
menjaga amanah sebagai anggota DPR dengan menjalani tugas yang saling mengawasi
dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.
Ketiga, membuat Program Kerja yang hendak dicapai agar bisa terlihat jelas dan
dapat mengevaluasi kerja dalam tahun selanjutnya. Karena dalam manfaat pada rakyat
harus terasa, sehingga rakyat pun tidak salah sangka terhadap tugas kita selama
menjabat. Juga dalam teknisnya anggota DPR jangan terlalu royal dan harus
mendukung produk dalam negeri dalam fasilitas yang digunakannya. Yang terakhir
yaitu yang keempat, penulis akan berusaha disiplin dalam bekerja, amanah dalam
melaksanakan tugas, bertanggung jawab dan jujur dalam hal apapun karena di
point yang keempat ini bisa jadi modal awal kita yang paling berharga untuk
menjadi anggota DPR.
Sebaik
– baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, maka kita
sebagai manusia, dengan bekerja menjadi anggota DPR, harus berusaha agar dapat
bermanfaat bagi rakyatnya. Hidup itu hanya sekali dan jika kita dapat
memanfaatkan hidup itu maka sejarah akan mencatatnya untuk selamanya. Seburuk –
buruknya rakyat sekarang beranggapan pada anggota DPR, kita harus tetap
berusaha memperbaikinya meski itu rasanya tidak mungkin. Remember, Impossible
is nothing for God. So we still have hope to chance everything, God will stand by you.
Daftar
Pustaka
